Sejumlah Pasal di RUU Cipta Kerja Ini Dinilai Seret RI ke Pasar Bebas Pendidikan

Sejumlah Pasal di RUU Cipta Kerja Ini Dinilai Seret RI ke Pasar Bebas Pendidikan

Socialgoodpodcast – Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg) DPR RI melanjutkan pembahasan RUU Cipta Karya (Ciptaker). Komisi X memperkirakan RUU Ciptaker berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pasar bebas pendidikan.

“Ada beberapa pasal terkait pendidikan dalam RUU Ciptaker yang kontraproduktif dengan filosofi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Jika diterapkan dengan baik, Ciptaker Bill Education Group akan membawa Indonesia ke pasar. Gratis untuk pendidikan,” ujarnya. kata presiden. Terkait keputusan X-Presiden RI, Syaiful Huda, Jumat (11/9/2020).

Huda menjelaskan, semangat RUU Ciptaker mengarah pada liberalisasi pendidikan. Peran negara dijaga seminimal mungkin dan menyerahkan pendidikan kepada kekuatan pasar.

“Kondisi ini akan berdampak pada terhapusnya lembaga pendidikan berbasis tradisi seperti pesantren dan tingginya biaya pendidikan,” ujarnya.

Huda melakukan sejumlah perubahan aturan pendidikan dalam RUU Ciptaker, antara lain mencabut persyaratan pendirian perguruan tinggi asing di Indonesia, mencabut prinsip organisasi nirlaba dalam otonomi penyelenggaraan perguruan tinggi, dan perguruan tinggi asing yang menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri.

Selain itu, RUU Pendidikan Gugus Pendidikan juga menghapus sanksi pidana dan denda bagi satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran administratif. Program sarjana tidak diwajibkan untuk diakreditasi, sehingga guru yang telah lulus luar negeri tidak lagi harus mensertifikasi guru.

Beberapa pasal RUU Pendidikan Ciptaker yang mengundang kontroversi dapat ditemukan di Pasal 33, Paragraf 6 dan 7, Pasal 45, Paragraf 2, Pasal 53, Pasal 63, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 78 dan Pasal 90. “katanya.

Huda mencatat, Undang-Undang Ciptaker memberikan karpet merah bagi perguruan tinggi asing yang masuk ke Indonesia, serta kebebasan bagi perguruan tinggi untuk bertaruh biaya kuliah. Selain itu, aturan yang semakin fleksibel tentang sertifikasi, persetujuan, dan penghapusan risiko penalti dan sanksi mengarah pada lapangan permainan yang setara bagi universitas yang terabaikan.

“Secara khusus, pengenaan denda pidana dan denda pidana akan merugikan pelanggaran hukum di perguruan tinggi yang diketahui telah melakukan kejahatan. Bisa dibayangkan bahwa kejadian ini terjadi ketika banyak universitas asing ada di sini. Anda bisa melakukan kejahatan dengan bebas.” ditutupi dengan hukuman pidana atau denda. “Dia berkata.

Politisi PKB itu berharap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg) yang saat ini menggarap RUU Ciptaker memperhatikan materi pendidikan.

“Pendidikan di Indonesia selalu berpedoman pada pembinaan setiap orang antara seni dan moralitas. Jangan menyerah, karena anak-anak Indonesia ingin bersaing di dunia kerja, cita-cita psikologi dan moralitas diabaikan.” , “dia berkata.

Jika perlu, Huda meminta DPR Baleg menghapus paket hari Minggu dari rekening Ciptaker. Menurut dia, Komisi X kini telah membentuk Panitia Kerja (Panja) tentang Peta Jalan Pendidikan (PJP) Indonesia.

“Undang-undang bukan hanya sebagian kecil dari RUU Ciptaker.”

Huda berharap anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR yang saat ini menggarap UU Cipta Kerja benar-benar memperhatikan pasal-pasal tentang pendidikan. Anda diminta untuk tidak ragu mengajukan norma baru atau mengikuti ketentuan asli jika menurut Anda pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja Klaster Pendidikan justru membahayakan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Dilansir dari situs riverspace.org “Pendidikan di Indonesia selalu diarahkan untuk mewujudkan manusia seutuhnya dengan keseimbangan antara keterampilan dan akhlak,” kata Huda.

“Tidak hanya kita ingin anak Indonesia bersaing di dunia kerja, pendidikan mental dan aspek karakter juga diabaikan,” ujarnya.

Jika perlu, kata Huda, DPR Baleg bisa mengecualikan klaster pendidikan untuk menjadi pembina UU Ciptaker.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *